Voxday

Beban Ganda Membuat Perempuan Rentan Alami KDRT

Di tengah gawatnya wabah ini, Kopri Cabang Metro Manado, Kopri MinahasaS, dan Swara Parangpuan Sulut mengadakan diskusi online tentang dampak Covid-19 terhadap perempuan, Sabtu (11/4).

Adapun poin-poin penting, yakni kesehatan, sosial dan ekonomi. Ketua Kopri Cabang Metro Manado Nurlia Lasene membuka awal perbincangan dengan mengatakan bahwa ada kelompok perempuan yang rentan terdampak dengan adanya kebijakan yang diambil pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran wabah covid-19.

Kebijakan Work From Home (WFH) dan Study From Home (SFH) nyatanya tidak begitu fleksibel dan membuat nyaman bagi orang-orang tertentu. Perempuan dalam hal ini harus merangkap tugas: tugas kerja dan tugas rumah. Perempuan dituntut menjadi pekerja dan ibu rumah tangga di waktu dan tempat yang sama.

Komnas Perempuan menganggap bahwa kebijakan tersebut menghadirkan dampak yang khas bagi perempuan dalam konteks posisi perempuan dalam keluarga dan sebagai perempuan pekerja.

Kebijakan Study From Home, misalnya. Kebijakan tersebut dapat berarti pelimpahan tugas-tugas guru kepada perempuan. Ini menjadi beban tersendiri terutama ketika sekolah tidak menyediakan panduan yang cukup bagi orang tua untuk mendampingi anak dalam belajar. Terlebih, ketika tugas BdR menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di tengah kondisi keuangan keluarga yang terbatas. Ketika kerja domestik tertumpuk pada di perempuan dan asupan gizi terbatas, kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan psikis perempuan sehingga mereka semakin rentan terinfeksi Covid-19.

Sedangkan untuk kebijakan WFH, Komnas Perempuan menilai bahwa dapat berpotensi meningkatkan jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada 2019, dari 14.719 kasus yang dilaporkan ke lembaga layanan, persentase terbesar adalah KDRT/Ranah Personal yakni 11.105 kasus (75%).

Kasusnya meliputi Kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 6.555 kasus (59%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) 2.341 kasus (21%) dengan pelaku tertinggi adalah suami, ayah kandung, ayah tiri/angkat dan paman (CATAHU, 2020)

Ibu rumah tangga yang suaminya dirumahkan atau dipecat, dan pembagian kerja yang tidak merata antara suami dan istri di rumah, membuat tingkat stress tinggi dan berpotensi meningkatnya KDRT.

Selain itu, kebijakan KdR dan BdR juga dapat meningkatkan kerentanan perempuan pekerja rumah tangga (PRT). Pembatasan sosial tidak berlaku bagi PRT, mereka tetap bekerja tanpa perlindungan dari penularan Covid-19. Tanpa payung perlindungan hukum dan jaminan kesehatan, pembatasan sosial membuat PRT rentan dieksploitasi dan menanggung tekanan fisik dan psikis sebagai imbas kehadiran penuh waktu seluruh anggota keluarga majikannya, termasuk akibat kecemasan pada penularan Covid-19.

Kondisi ini juga dikabarkan dihadapi oleh perempuan pekerja migran Indonesia, yang sebagian besar bekerja sebagai PRT di luar negeri: di samping kesulitan mendapatkan APD, mereka juga kehilangan waktu libur akibat ancaman penghentian kerja jika berada di luar rumah (BBC, 2020).

BPS mencatat pekerja informal perempuan sebanyak 61% dari total angkatan kerja di Indonesia dan sektor ekonomi kreatif paling banyak menyerap pekerja perempuan, yakni 53,86%. Dalam konteks normal saja, sektor ini memiliki jaminan hukum yang lemah pada kesejahteraan pekerjanya.

Pantauan Komnas Perempuan, para perempuan di sektor informal seperti pedagang kecil di pasar tradisional seperti penjual jamu gendong dan keliling, perempuan yang bekerja di salon, perempuan pekerja pijat, berkurang penghasilannya akibat pembatasan sosial. Dalam kondisi tekanan ekonomi, perempuan menjadi lebih rentan pada berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Bertolak dari kondisi-kondisi kerentanan perempuan tersebut di atas, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada:

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
a. Membangun pendekatan afirmasi dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19 yang menyikapi kerentanan perempuan, terutama dukungan bagi perempuan petugas medis, perempuan lansia, perempuan disabilitas dan perempuan miskin.

b. Mengembangkan layanan kesehatan mental untuk menolong mereka yang mengalami depresi atau trauma akibat kehilangan orang-orang terkasih akibat bencana Covid-19, di samping memperkuat layanan kesehatan fisik.

c. Memastikan akses informasi ramah perempuan, disabilitas dan lansia terkait penanggulangan Covid-19.

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
a. untuk menyediakan metode pembelajaran daring dan non daring bagi anak-anak didik, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, dengan memperhatikan ketersediaan panduan bagi orang tua dalam pendampingan.

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
a. memastikan akses layanan berkualitas dan berperspektif inklusif dalam pendampingan untuk perempuan korban kekerasan yang mengantisipasi potensi kenaikan pelaporan KDRT.

b. Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengembangkan dan menyebarkan informasi yang berperspektif kesetaraan gender untuk mendorong praktik kesetaraan gender di ranah domestik terutama dalam pembagian kerja perempuan dan laki-laki.

4. Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung
a. Memastikan akses layanan berkualitas dan berperspektif inklusif bagi perempuan korban kekerasan yang mengantisipasi potensi kenaikan pelaporan KDRT.

b. Mengembangkan kebijakan penanggulangan Covid-19 di lingkungan Rutan dan Lapas, dengan mempertimbangkan kemungkinan menangguhkan penahanan, memperluas kriteria pembebasan bersyarat terutama bagi terpidana pada kasus-kasus ringan, dan mengalihkan pelaksanaan pidana untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ke keluarganya masing-masing.

5. Kementerian Sosial
a. Menyusun skema bantuan sosial untuk pekerja di sektor informal yang karena kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial secara luas kehilangan mata pencahariannya.

b. Mendorong pemanfaatan dana desa untuk skema bantuan sosial bagi kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, orang sakit menahun) dan terpinggirkan.

6. Kementerian Tenaga Kerja
a. Mengembangkan pemantauan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dalam penyikapan Covid-19 agar tidak merugikan secara tidak proporsional pada perempuan pekerja.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Sulut, Mieke Pangkong menanggapi, terkait beban ganda tersebut, memang terjadi buat perempuan yang bekerja dari rumah ditambah beban kerja domestik.

Diusahakan agar tetap sehat, berpikir positif. Sedangkan bagi perempuan yang bekerja sebagai kasir harus menggunakan masker dan itu harus disediakan oleh pemilik toko dan harus tegas menjaga jarak dengan para pembeli.

Mieke melanjutkan, untuk pekerja yang kena PHK termasuk perempuan, pekerja informal, UMKM sudah ada regulasi dari kementerian tenaga kerja yang bisa diakses yakni layanan pendaftaran sebagai tenaga prakerja secara online di www.prakerja.go.id.

“Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke tingkat desa melalui PKTBM terkait pencegahan penyebaran covid-19 dan juga terkait perubahan mekanisme layanan untuk korban kekerasan. Dimana layanan pengaduan dilakukan melalui online dan hotline,” sambung Mieke.

Seiring itu, Kabid Advokasi Swara Parangpuan (Swapar) Nur Hasanah juga menanggapi, kebijakan ini menimbulkan kerentanan pada pekerja rumah tangga (PRT), rentan dieksploitasi dan menanggung tekanan fisik dan psikis sebagai imbas kehadiran penuh waktu seluruh anggota keluarga.

Lanjut Nur, dalam kondisi tekanan ekonomi, perempuan menjadi lebih rentan pada berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Seperti yang dialami oleh keluarga salah seorang teman mahasiswa, dimana orangtuanya bertengkar karena tidak ada pembagian kerja. Semua dikerjakan oleh ibu.

“Sedangkan kalo kebijakan sistem belajar yang menggunakan online juga menambah beban biaya ditengah kesulitan keuangan di tengah krisis akibat Covid-19 ini,” tambah Nur.

Sebelum diskusi itu ditutup, ketua Kopri selaku moderator juga mencatat beberapa point penting terkait perihal ini, yakni:

  1. Permasalahan pekerja seks (OPSI) sudah tidak bisa lagi bekerja karena kebijakan social distancing sehingga kesulitan untuk membayar sewa tempat tinggal dan makan. Untuk mendapatkan akses bantuan mengalami kesulitan karena tidak memiliki KTP dan KK. Sudah berkoordinasi dengan Dinsos dikasih jatah 10 orng sementara yang didata ada 687 orang.
  2. ODHA kesulitan mengakses ARV dirumah sakit rujukan krn rumah sakit tsb jg menjadi rujukan covid-19. Harus mengantri dan juga jarak yg jauh dr rumah smntara ada yg punya anak balita. Nama yang sudah terdaftar di salah satu rumah sakit rujukan tidak bisa mengakses di rumah sakit rujukan lain yang terdekat.
  3. Keluarga yang anggota keluarganya banyak dalam satu rumah, dan ada keluarga lagi didalamnya yang sedang hamil muda dan mengalami stress karena tidak bisa bekerja/berjualan karena tidak boleh keluar rumah sementara pendapatan suami tidak menentu.
  4. Ada keluarga bertengkar karena pembagian peran gender yang tidak setara dimana semua pekerjaan domestic dibebankan kepada perempuan atau ibu.
  5. Ada perempuan disabilitas (tunanetra) yang meminta bantuan keuangan untuk membeli susu dan pampers anaknya ke Swara parangpuan karena tidak bisa lagi bekerja. Di koordinasikan ke DP3A untuk bisa diteruskan ke Dinsos (kasus Swapar).
  6. Masih ada bantuan yang tidak tepat sasaran.
  7. Bagaimana informasi program-program pemerintah untuk masyarakat belum tersosialisasi dengan baik. Seperti informasi untuk korban PHK dan cara mengakses bantuan sosial.
  8. Bagaimana mengedukasi masyarakat terkait ketahanan pangan keluarga.
  9. Masih ada kasir-kasir di minimarket yang tidak menggunakan masker dan menerapkan jarak aman kepada pembeli.
  10. Stigma kepada orang yang baru datang dari luar daerah

Upaya sosialisasi terebut rencananya akan dilakukan lewat media sosial dan dipaparkan menggunakan bahasa Manado.

You may also like

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Voxday