Editor's PickSlight

Judicial Review Sebagai Solusi Bila RUU Cilaka Disahkan

Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut pemerintah, kurang minatnya investasi di Indonesia karena peraturan-peraturan yang kita punya dinilai tumpang tindih dan terlalu berbelit-belit dalam hal perizinan. Karena itu pemerintah mengusulkan konsep Omnibus Law untuk menyinkronkan maupun menyederhanakan peraturan-peraturan tersebut. Namun sayangnya, penyusunannya tersebut dinilai tidak sesuai dengan hukum dan berat sebelah, dianggap terlalu berpihak kepada pengusaha.

Menurut presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, ada beberapa pasal yang merugikan serikat pekerja, diantaranya: Hilangnya upah minimum, hilangnya dana pesangon, penggunaan outsourching yang bebas, jam kerja yang eksploitatif, tenaga kerja asing punya kesempatan lebih besar sebagai buruh kasar, PHK yang dipermudah, hilangnya jaminan sosial buruh khususnya jaminan kesehatan dana pensiun, karyawan kontrak yang tidak terbatas, hingga sanksi pidana bagi koorporasi juga dihilangkan.

Meskipun sementara ini wabah Covid-19 masih melanda, sempat-sempatnya DPR membahas Omnibus Law, RUU Cipta Kerja agar segera disahkan. Jadinya, pembahasan tersebut banyak menuai protes dari masyarakat.

Dalam hal ini, KSPI berniat mengambil peluang Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi jika isi RUU bermasalah tersebut tidak diubah dan tetap disahkan.

“Secara hukum kami akan melakukan judicial review formil untuk membatalkan undang-undang itu ke MK,” kata Presiden KSPI, Said Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, (16/2).

Secara hukum, terdapat tiga mekanisme yang bisa ditempuh untuk melakukan perubahan undang-undang. Pertama, melalui legislative review, dimana metode perubahan UU melalui lembaga legislatif kembali dalam hal ini DPR yang berwenang. Kedua, executive review, dimana perubahan UU dilakukan oleh presiden dengan cara menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Ketiga, judicial review, perubahan UU dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian secara materiil maupun formil apakah UU tersebut bertentangan dengan konstitusi tertinggi.

Mekanisme melalui legislative review nampaknya tidak menarik lagi bagi publik, masalahnya terletak pada rasa kepercayaan publik telah pudar kepada DPR. Sebab itu masyarakat enggan menempuh upaya tersebut. Sedangkan, executive review terlihat memiliki peluang kecil, pasalnya presiden dapat menerbitkan Perppu selama ia menilai ada keadaan yang genting.

Menurut dosen Universitas Atma Jaya, Daniel Yusmic menyatakan bahwa syarat kegentingan yang memaksa itu merupakan subjektif presiden. Artinya, subjektif presiden sangat menentukan ada tidaknya kegentingan yang memaksa. Kegentingan tersebut misalnya terganggunya kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi keamanan, bisa juga karena kondisi kedaruratan hukum.

Mekanisme melalui judicial review, tampaknya menjadi solusi yang efektif bagi publik yang merasa dirugikan. Pasalnya, pernyataan tegas dari beberapa lembaga serikat pekerja bahwa mereka tidak diundang dalam membahas draft RUU sebelum dilempar ke DPR. Keputusan sepihak bisa menjadi dasar bahwa penyusunan RUU cacat formil (prosedur) yang tidak sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahkan pada ayat (4) rancangan tersebut harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang lagi-lagi tidak dilakukan pemerintah sejak awal.

Secara materiil, dilihat dari subtansi pasal-pasal RUU bermasalah yang telah tertulis di atas juga akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi apakah bertentangan atau tidaknya dengan norma hukum yang melanggar hak-hak konstitusional.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini DPR memiliki peran penting melibatkan pihak-pihak terkait untuk berdiskusi rancangan ini secara terbuka melalui musyawarah bersama, agar masalah ini tidak berkepanjangan dan hak-hak pekerja terpenuhi. Jika hal tersebut tidak tercapai, maka terdapat solusi yang ditawarkan oleh hukum untuk menyelesaikan atau menjawab kebutuhan publik yang merasa dirugikan.

Jika mengutip buku dari Zainal Asikin dkk. berjudul Dasar-dasar Hukum Perburuhan (1993:95) menyatakan dalam berbagai tulisan tentang perburuhan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi:

“Pekerja atau buruh adalah tulang punggung perusahaan”.

Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung, karena memang dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja, tidak akan mungkin suatu perusahaan akan menjalankan usahanya, tanpa ada perusahaan yang menjalankan usahanya, maka tidak ada pula pembangunan di negara kita ini.

Penulis (relawan) : Yoshua Yudha Octavianus

You may also like

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *