SlightVoxdayYour Vox

Kontroversi Perppu No.1/2020, Sebagai Korupsi Politik atau Upaya Penyelamatan Rakyat?

Upaya pemerintah dalam penanganan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tidak selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Rakyat sebagai tuan rumah dalam suatu negara demokrasi terus memantau kebijakan-kebijakan pemerintah di tengah krisis kesehatan nasional ini.

Selama ini, ada berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana kesehatan ini dinilai tidak efektif, tidak transparan, bahkan cenderung otoriter. Tetapi, itulah konsekuensi yang harus diterima pemerintah negara demokrasi.

Seperti beberapa waktu lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Masyarakat menilai, legal policy ini merupakan hasil dari politik hukum yang tidak demokratis sehingga melahirkan karakter produk hukum yang bersifat elitis yaitu produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik,  keinginan pemerintah; bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara yang tidak pro rakyat; produk hukum ini juga dinilai memiliki substansi yang inkonstitusional.

Di lain sisi, pembenaran dari pemerintah atas produk hukum ini adalah sebagai upaya penyelamatan rakyat atas dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 yang diprediksi akan mengalami krisis sehingga kebijakan hukum ini merupakan solusi untuk stabilitas ekonomi. Pemerintah juga menganggap kebijakan mengeluarkan Perppu tersebut di tengah wabah adalah langkah yang tepat sesuai alasan keadaan pembentukan Perppu yaitu adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Pembenaran pemerintah tersebut juga menuai dukungan dari sebagian masyarakat, bahwa langkah pemerintah sudahlah tepat dan representatif.

Gambaran substansi dari dua poros di atas akan menjadi objek permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini, yakni apakah Perppu ini adalah produk hukum yang tidak demokratis dan inkonstitusional; atau apakah perppu ini merupakan upaya pemerintah yang efektif untuk menyelamatkan rakyat dari dampak krisis ekonomi serta mempunyai kedudukan konstitusional.

Perppu No1/2020 adalah produk hukum inkonstitusional yang berpotensi dikorupsi?

John Emerich Edward Dalberg Acton atau yang lebih dikenal dengan Lord Acton (1833-1902) pernah mengatakan “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” atau kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan. Adagium ini menjadi gambaran akan sifat pemerintah saat ini yang cenderung otoriter lewat produk hukum yang tidak demokratis.

Dalam Perppu No.1/2020 ada beberapa substansi materi yang membuat pemerintah kebal hukum atau pasal imunitas pemerintah seperti dalam Pasal 27 ayat (2) “Anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 yang menganut prinsip equality before the law sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UUD yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga bisa dimaknai bahwa pejabat negara maupun rakyat pada umumnya harus diperlakukan sama dalam praktik berhukum oleh aparat penegak hukum.

Merujuk pada pemaknaan prinsip equality before the law di atas, jika substansi pasal ini diberlakukan akan terjadi suatu diskriminasi dalam berhukum kita dan juga merupakan pelanggaran HAM karena prinsip equality before the law bukan hanya prinsip yang berlaku dalam hukum nasional melainkan sebuah prinsip yang universal. Dasar pembenaran iktikad baik dalam pasal tersebut bukan merupakan suatu legitimasi formal jika ke depan terjadi suatu perbuatan melawan hukum atau praktik Wederrechtelijkheid.

Adapun pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.” Niat pemerintah bahwa substansi pasal ini merupakan upaya untuk menyelamatkan perekonomian negara karena dampak Covid-19, dinilai malah akan menimbulkan bencana perekonomian bagi negara.

Menurut ekonom indef, Bhima Yudhistira, pasal tersebut berpotensi menimbulkan korupsi uang negara dalam jumlah yang tak sedikit karena merestui adanya penggunaan anggaran penyelamatan yang tak akan dihitung sebagai kerugian. Ia khawatir, ini akan menjadi pengantar bagi tragedi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia jilid II. Apalagi nilai stimulus secara total mencapai Rp405 triliun.

Menurut Bhima, adalah jelas itu berasal dari uang pajak rakyat dan utang yang ujungnya menjadi beban APBN. Bagaimana mungkin jika terjadi penyalahgunaan tidak disebut kerugian negara? Meskipun Perppu tersebut mengklaim iktikad baik dalam melaksanakan kebijakan, tidak akan menutup potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi oleh pejabat negara yang sudah terbuka lebar, sehingga iktikad buruklah (mens rea) yang terjadi.

Muatan dalam Perppu ini juga secara tidak langsung sudah mengebiri kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam melakukan fungsi pemeriksaan penggunaan anggaran negara.

Dari segi formal pembentukan, Perppu adalah jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa:  dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Mengingat Perppu lahir dalam kondisi hal ikhwal kegentingan yang memaksa dan atas dasar pertimbangan subjektivitas presiden maka Perppu berpotensi menjadi produk hukum dengan karakter hukum ortodoks/konservatif. Sehingga perlu ada syarat teoritik maupun syarat yuridis untuk membentuk suatu Perppu. Menurut Jimly Asshidiqqie, syarat materiil untuk penetapan Perppu itu ada tiga, yaitu:
a. Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau reasonable necessity;
b. Waktu yang tersedia terbatas (limited time) atau terdapat kegentingan waktu;
c. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (beyond reasonable doubt) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Unsur kegentingan yang memaksa atau kebutuhan yang medesak menjadi unsur yang sangat penting dalam pembentukan suatu Perppu, dalam pertimbangan hukum Putusan MK NO.138/PUU-VII/2009 lebih mempertajam tafsir kegentingan yang memaksa, yaitu:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. 

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Sedangkan menurut anggota DPR, Masinton Pasaribu, dikutip kompas.com, mengatakan bahwa pemerintah sudah mempunyai payung hukum dalam mengatasi Pandemi Covid19. Pemerintah telah dibekali UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Masyarakat, serta UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Untuk itu jelas bahwa Perppu No.1/2020 tidak mempunyai landasan hukum atau legalitas yang kuat.

Jika alasan kegentingan yang memaksa yang dipakai pemerintah adalah karena terjadi kekosongan hukum, maka ini bukanlah alasan yang tepat.

Pembentukan Perppu No 1/2020 adalah upaya penyelamatan rakyat?

Dalam konsiderans Perppu No. 1/2020, menyatakan bahwa “implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak antara lain terhadap: perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak” dan “bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan”.

Berdasarkan dua pertimbangan tersebut dapat dinilai bahwa ada upaya pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya dari dampak krisis perekonomian dengan menggunakan instrumen hukum untuk mencapai tujuan baik pemerintah tersebut. Dalam hal ini pemerintah juga memegang prinsip Salus Populi Suprema Lex bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Perppu no.1/2020 dapat difungsikan sebagai senjata dalam mengatasi konflik sosial, sebagaimana teori Austin Turk, Law as a weapon in social conflict (hukum sebagai senjata dalam konflik sosial). Ancaman krisis ekonomi mendatang akan menimbulkan konflik sosial sehingga harus ada senjata yang mengatasinya, dalam hal ini senjata yang digunakan pemerintah adalah Perppu No.1/2020.

Selain alasan filosofis di atas, pertimbangan ekonomi juga yang mendasari pembentukan Perppu tersebut. Dilansir Tempo.co, menurut Dini Purwono staf khusus Presiden,  Perppu tersebut dibuat untuk memberikan fleksibilitas keuangan negara dalam mengantisipasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Selain dibutuhkan pelebaran defisit, dibutuhkan juga fleksibilitas melakukan pinjaman bilateral dari luar negeri apabila dibutuhkan. Jadi, tujuan Perppu No. 1/2020 adalah semata-mata memberikan ruang gerak bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal dan langkah-langkah lain yang diperlukan.

Alasan yuridis pembentukan Perppu ini juga memenuhi syarat kegentingan memaksa sebaimana dalam pertimbangan hukum Putusan MK NO.138/PUU-VII/2009 mengenai tafsir kegentingan yang memaksa, karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Kebutuhan mendesak di sini sesuai dengan keadaan sosial masyarakat bahwa sedang menghadapi bencana kesehatan nasional, sehingga perlu ada regulasi yang cepat untuk mengakomodir permasalahan ekonomi, karena tidak akan efektif jika menggunakan metode legislasi oleh DPR baik itu pembuatan undang-undang baru atau revisi Undang-Undang APBN, karena itu membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Pembentukan Perppu ini juga jika dikaji menurut peraturan perundang-undangan, dapat dibenarkan karna kebijakan ini merupakan diskresi dari pemerintah. Menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dengan demikian, dari alasan yuridis tersebut, Perppu No.1/2020 memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Berdasarkan dua argumentasi di atas masing-masing memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sehingga perlu untuk dibuktikan pembenarannya menurut mekanisme hukum formal.

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis (Democratische rechtsstaat) artinya dalam mempertahan hak demokrasi yang ada pada setiap warga, hukum memberikan akses untuk mempertahankannya lewat mekanisme judcial review di Mahkamah Konstitusi dan mekanisme political review di DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Penulis (relawan): Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh

You may also like

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Slight