SlightVoxday

Sepeda Motor Bukan Angkutan Umum, Bagaimana Nasib Ojol Di Sulut?

voxdoc.id – Pernyataan bahwa motor bukan angkutan umum diutarakan oleh wakil ketua Komisi V DPR, Nurhayati Monoarfa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka penyusunan Revisi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di gedung DPR, Selasa 18 Februari lalu.

Istri dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa itu dalam rapat tersebut juga mengusulkan pelarangan motor untuk melintas di jalan nasional. Pembatasan tersebut menurutnya dikarenakan, berdasarkan data korlantas Mabes Polri 73% kecelakaan di jalan raya disebabkan oleh kendaraan beroda dua.

Nurhayati juga menegaskan bahwa keberadaan kendaraan roda dua sebagai angkutan hanya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Karena tidak diatur dalam undang-undang maka ini bersifat sementara.

Menurutnya, ojek baik daring maupun luring bisa beroperasi di desa-desa atau daerah perumahan yang memang tidak ada transportasi massal. Tapi prinsipnya roda dua tidak bisa menjadi transportasi umum. Pemda sebagaimana yang diamanatkan oleh UU LLAJ berkewajiban untuk menyediakan transportasi umum yang layak.

Pernyataan tersebut kemudian memicu aksi demonstrasi dari berbagai serikat ojol di Jabodetabek. Menurut Luthfi Pramudya Iskandar, koordinator aksi wacana tersebut tidaklah relevan. Karena para pengendara yang mendaftar sebagai ojol telah melalui uji tes keselamatan. Lebih lanjut, menurut Luthfi dari pada sekadar melarang ojek beroperasi, kenapa tidak sekalian tutup pabrik motor. Menurutnya, wacana penolakan ini melukai perasaan jutaan ojek, baik daring maupun luring.

Dihubungi via Whatsapp, Christian Yokung Pembina Wadah Asosiasi Online, sebuah serikat Ojol di Sulawesi Utara, menyayangkan pernyataan wakil ketua Komisi V DPR RI tersebut. Menurutnya saat ini kendaraan dua roda harus dipertimbangkan tidak hanya sekedar alat transportasi, tapi melekat padanya fungsi untuk mencari penghidupan. Pernyataan tersebut menurutnya mengabaikan aspek sosiologis dan WAO mengecam pernyataan tersebut. Karena tidak hanya menyakiti perasaan para pengemudi, tapi juga mematikan kehidupan pengemudi yang sebahagian besar dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Jangan sampai pernyataan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mengganggu kenyamanan ojol dalam mencari nafkah. Ojek daring saat ini bukan lagi menjadi mata pencaharian sampingan, tapi telah menjadi pencaharian utama dari banyak masyarakat. Sebahagian besar dari mereka juga terikat dengan pihak ketiga karena kendaraan yang mereka gunakan masih terikat kredit. Gejolak yang ditimbulkan bukan hanya gejolak ekonomi tapi juga potensi gejolak sosial, seperti meningkatnya kriminalitas,” jelas Christian Yokung.

Dirinya secara pribadi juga meminta agar para legislator baik itu di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi Sulawesi Utara, agar bersuara lantang mengenai polemik ini. Karena wacana ini juga berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara.

 

Editor: Indri Karundeng

You may also like

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Slight