Editor's PickSlight

Soal Netralitas Saat Pemilu, ASN Sulut Urutan 2 Paling Bandel

Sulawesi Utara tidak berhenti-berhentinya masuk daftar merah  penyelenggaraan Pemilihan Umum. Setelah ditetapkan sebagai peringkat pertama dalam indeks daerah paling rawan pelaksanaan pilkada di tahun 2020, kini fakta lain pun ikut bersamanya, netralitas pegawai negeri di Sulawesi Utara dipertanyakan.

Padahal, Netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN telah diatur dalam UU Pemilu Tahun 2017, pengaturan tentang netralitas ASN dalam Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) di mana ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu. Dengan denda sebesar Rp12.000.000 dan sangsi pidana paling lama 1 tahun yang telah diatur pada pasal 494.

Namun, seolah tidak takut dengan itu semua, ASN Sulawesi Utara ternyata suka bandel. Menurut Audy Wuisang dari sekertariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) yang membenarkan hal tersebut, Sulawesi Utara masuk urutan kedua dari daftar daerah yang pegawai negerinya terburuk soal netralitas.

Hal ini disampaikannya pada acara Focus Group Discusion (FGD) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas pencegahan korupsi yang digelar oleh Setnas PK dan Transparency International Indonesia (TI-indonesia) di hotel Ibis Manado, kemarin (27/2). Dalam pemaparannya, Sulut berada di posisi kedua setelah Sulawesi Selatan.

Sedangkan untuk presentasinya berapa untuk angka netralitas ASN terburuk nanti akan diluncurkan Setnas PK di kantor KPK RI April mendatang. Langkah pastinya yang telah dibuat, ia telah mengingatkan pemerintah provinsi terkait dengan hal ini.

“Saya menyampaikan ini ke salah satu pemprov agar ditindak lanjuti” ujar Wuisang, FGD yang digelar. Ini adalah tindak lanjut dari peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Editor: Indri Karundeng

wahyuvoxdoc

You may also like

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *