Voxday

Terkait Rencana Pembebasan Warga Binaan Yasonna Menuai Kritikan

Terkait pernyataan Yasonna Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bakal mengeluarkan dan membebaslan warga binaan sebanyak 30.000 ini menuai respons negatif dari banyak orang, bahkan dikritik bahwa wacana tersebut mengandung kepentingan terselubung.

Salah satunya disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Menurutnya, rencana pembebasan bersyarat napi korupsi dengan dalih Covid-19 itu dianggap mengandung kepentingan.

Dikutip dari sindonews.com, Bambang mengatakan, usulan kebijakan tersebut sangat jelas diskriminatif, elitis dan eksklusif khas oligarkis serta terang bisa dituduh sebagai merodok karena menunggangi musibah Covid-19 ini, Jumat (3/3).

“Saya menyebut diskriminatif karena yang mestinya dibebaskan adalah narapidana kasus kriminal yang menghuni sel secara berhimpitan, bukan tindak pidana korupsi,” lanjut Bambang.

Bambang menjelaskan bahwa kondisi ini berbeda dengan sebagian narapidana kasus korupsi, justru mereka menempati sel khusus tanpa harus berdesak-desakan seperti narapidana umum lainnya.

“Ada informasi, sebagian besar napi korupsi, apalagi yang berada di LP Sukamiskin itu diduga menempati sel ‘khusus’ yang cukup memenuhi syarat terjadinya social distancing,” ungkap mantan wakil ketua KPK itu.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan inipun ditanggapi oleh Juru Bicara (Jubir) Penindakan KPK, Ali Fikri. Ia berharap, revisi PP tersebut tidak memberikan kemudahan dalam membebaskan koruptor, mengingat akibat dan bahaya dari korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat.

Jubir tersebut mengatakan, semestinya perubahan aturan tersebut harus melalui pengkajian yang matang dan jika alasan pengurangan napi untuk mencegah bahaya Covid-19, maka perlu juga menyampaikan kepada publik secara terbuka, Kamis (2/4).

“Sebetulnya napi kejahatan apa yang over kapasitas di Lapas sekarang ini,” tambah Fikri.

Selain itu, anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris menyesalkan terkait wacana pembebasan 300 napi berumur 60 tahun.

Dilansir fajar.co.id, Haris mengatakan bahwa tidak tepat jika napi koruptor memperoleh hak kebebasan dengan alasan kemanusiaan sebab wabah Covid-19, meskipun sudah berusia 60 tahun dan telah mejalani 2/3 masa tahanan, Jum’at (3/4).

Menurut anggota Dewan Pengawas tersebut, para koruptor tidak pernah memikirkan dampak dari kerugian negara yang dibuatnya, maka itu tidak ada alasannya untuk membebaskan mereka dari dalam tahanan.

“Jadi wacana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 itu, saya kira tak tepat,” tutur Haris.

You may also like

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Voxday