Your Vox

Mendiskusikan Pemikiran Jürgen Habermas Tentang Posisi Agama di Ruang Publik

Dalam tradisi liberalisme, agama merupakan urusan privat yang tidak bisa mencampuri urusan publik. Institusi negara harus bersikap netral dari pandangan-pandangan dan orientasi nilai religius. Di sisni, agama merupakan pandangan kuno yang tidak bisa terlibat dalam proses berjalannya negara. Ini tidak lain adalah pengertian sekularisme, atau pemisahan keyakinan religius (agama) dengan proses pemerintahan atau (negara). Hal ini sudah terjadi di barat berabad-abad lalu dan masih berlaku sampai sekarang.

Tentu hal ini berbeda dengan kondisi dibelahan dunia lain. Agama seringkali mendominasi kekuasaan dan mengontrol jalannya kekuasaan. Agama turut serta dalam kehidupan politik dan tidak jarang justru sebagai kekuatan yang turut mendorong kesejahtraan dan keadilan bersama. Agama ikut berperan dalam mereproduksi ruang publik dan memberi warna pada demokrasi. Misalnya dalam konteks Indonesia, kelompok-kelompok agama seringkali tampil sebagai kekuatan penekan. Ormas islam misalnya, seringkali mendominasi ruang publik dan membentuk opini publik dengan aksi-aksi mereka. Tetapi seringkali kelompok agama merepresi kelompok minoritas. Di sini lah titik masalahnya, apakah agama, dalam keikutsertannya di ruang publik memberi dampak baik bagi deliberasi publik yang demokratis atau sebaliknya? Di sini kita akan melihat penjelasan Habermas soal agama dan ruang publik.

Habermas berangkat dari apa yang disebutnya “konsep toleran tentang asas netralitas”.[1] Menurutnya, kita sekarang berada pada masyarakat ‘pasca-sekular’ yang di dalamnya warga beriman memiliki hak komunikasi yang sama dengan warga sekular, maka alasan religius juga merupakan bagian pemakaian akal secara publik. Akan tetapi di lain pihak Habermas juga berpegang pada tradisi liberal yang meyakini akal budi bersama umat manusia sebagai dasar pemisahan anatara agama dan negara, dan dasar kekuasaan negara modern tidak lagi tegantung pada legitimasi agama.[2] Maksudnya adalah negara sejak awal tidak bisa membatasi dan mereduksi alasan-alasan agama yang menjadi tema dalam ruang publik, sebagaimana ciri inklusif dari ruang publik, tetapi negara juga harus bersifat netral dari kelompok-kelompok religius yang saling bersaing dalam masyarakat.

Masyarakat sekular mendapatkan kebangkrutan kepercayaannya di era modernisasi hari ini. Sekularisme kian hari meninggalkan sisi etis dan moral dari tindakan-tindakannya. Seringkali apa yang diperbuat sangat lah mengerikan, misalnya saja perang yang berkelanjutan, yang seolah memperlihat manusia sebagai serigala seperti yang digambarkan Hobbes dalam Leviatan. Masyarakat pasca-sekular adalah sebaliknya, yakni meragukan sekularisme sebagai roda peradaban. Menurutnya, masyarakat sekular tidak bisa menggap ajaran-ajaran religius sebagai mitos zaman kuno yang tidak berarti, masyarakat pasca-sekular yakin bahwa ajaran religius akan menyumbang unsur moral yang selama ini absen dalam masyarakat sekular. Ini adalah penjelasan abstrak tentang “proses saling belajar” yang dimaksud Habermas kepada masyarakat sekular dan masyarakat agama.

Proses saling belajar itu dapat dimengerti begini: Di dalam demokrasi deliberatif, sikap saling menghargai partner diskursus adalah penting. Agama tidak bisa memperlihatkan sifat arogansi dan eksklusifitasnya yang memandang warga negara sekular sebagai masyarakat yang sesat. Begitu juga masyarakat sekular, tidak bisa memandang agama-agama sebagai doktrin yang tidak berdasar dan irasional. Antara kelompok religius dan kelompok sekular harus bisa memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing.

Habermas memberi beberapa alasan dari proses saling belajar itu. Pertama: Agama harus bisa menerjemahkan bahasa-bahasa religiusnya di dalam ruang publik sebagai bahasa yang berlaku umum yang dapat dimengerti oleh semua orang. Di dalam institusi negara, misalnya parlemen, peradilan, dan birokrasi, menurut Habermas yang berlaku hanyalah bahasa-bahasa sekular, dan oleh karenanya bahasa religius tidak bisa berada dalam posisi tersebut. Menurut Habermas, penerjemahan bahasa religius itu bukan berarti menerjemahkan isi doktrin ekslusif yang tidak dapat diterima warga negara, misalnya ayat-ayat kitab suci, tetapi mengambil sisi inklusif dari iman religius kelompok agama yang berkaitan dengan kepentingan umum, yakni keadilan sosial, kemanusiaan universal, dan kesejahtraan bersama.

Kedua: Habermas menuntut para warga sekular untuk menghargai rasionalitas ajaran agama:

Selama para warga negara sekular yakin bahwa keyakinan-keyakinan religius dan komunitas-komunitas religius merupakan barang peninggalan purbakala yang masih tersisa pada zaman modern ini, mereka hanya dapat memahami kebebasan beragama sebagai margasatwa kultural bagi spesies-spesies yang hampir punah. Bagi pandangan mereka agama tidak lagi memiliki wewenang internalnya.[3]

Maksudnya adalah agama dan sekularitas merupakan orientasi nilai yang berbeda. Perbedaan tersebut seharusnya bukan menjadi alasan utama sebagai komponen yang mendukung keberlangsungan kontradiktif keduanya, melainkan perbedaan itu harus dikomunikasikan untuk mencapai pemahaman intersubjektif mengenai hal-hal umum. Kita dapat melihat perbedaan pendirian Habermas dengan teori tindakan komunikatifnya disini. Habermas sebelumnya memperlihatkan bahwa eksistensi nilai-nilai religius akan terancam apabila tidak bisa mempertahan klaim-kliam kesahihannya dalam diskursus yang mempermasalahkan klaim-klaim tersebut, artinya nilai-nilai religius itu akan sirna seiring makin rasionalnya tindakan komunikatif di dalam ruang publik. Peran agama akan digantikan dengan tindakan komunikatif dan konsensus-konsensus yang dihasilkan masyarakat.[4]

Pada saat ini terlihat perubahan pendirian Habermas dalam menilai agama, menurutnya agama dan rasio sekular dapar berkoeksistensi secara damai antara satu dan lainnya. Dalam era pasca-sekular, agama dilihat sebagai yang potensial dapat menjadi partner dalam mengkritisi dan meluruskan perkembangan masyarakat modern yang salah arah.[5] Berkat makna yang dimiliki agama, ia berfungsi menyediakan basis moral bagi diskursus publik dan dengan demikian sesungguhnya agama dapat memainkan peran penting dalam ruang publik.[6]

Ketiga: Sikap negara dalam deliberasi publik harus minjadi sebagai timbangan yang seimbang. Maksudnya adalah negara yang menjaga asas netralitas dalam prosesnya tidak bisa diidentikan dengan sekularisme yang juga memandang negara seharusnya netral. Dalam hal ini negara justru besikap netral bukan berarti berpihak terhadap netralitas yang dimaksudkan sekularisme, tetapi netralitas negara adalah hal utama dalam negara hukum demokratis. Pun demikian dengan agama.

Keempat: Di dalam kondisi sebuah negara dimana agama tertentu mendominasi, argumen-argumen minoritas agama tidak bisa dibendung, begitu pula dengan kontribusi-kontribusi kelompok sekular yang tidak bisa diperlakukan secara diskriminatif:

Dominasi mayoritas menjelma menjadi penindasan, jika sebuah mayoritas yang berargumentasi secara religius dalam prosedur formasi opini dan aspirasi politis dari minoritas sekular atau minoritas beragama lain menampik pelaksanaan diskursif atas pembenaran-pembenaran yang dilakukan oleh minoritas lain.[7]

Yang dimaksudkan Habermas di atas adalah, kelompok mayoritas tidak bisa membungkam dan menghiraukan potensi kebenaran argumen dari kelompok-kelompok minoritas. Dalam prosedur demokrasi deliberatif, legitimasi atas suatu hal tercermin dari proses deliberatifnya. Dengan alasan demikian, eksklusifitas mayoritas tidak bisa menutup saluran deliberatif itu, karena prosedur deliberasi menekankan inklusivitas diskursus.

Proses saling belajar ini, menurut Sunarko, agama terlebih dahulu menentukan posisi epistemisnya dalam  hal menghadapi tiga tantangan modernitas. Pertama, warga beragama harus menentukan posisi epistemis yang tepat berhadapan dengan kenyataan plural agama serta berbagai pandangan hidup. Ini akan berhasil apabila agama menunjukkan ketertarikannya terhadap berbagai macam pandangan-pandangan religius dari agama dan keyakinan lain tanpa harus mengorbankan keyakinan dan keimanan terhadap kebenaran agamanya sendiri. Kedua, warga beragama harus menentukan posisi epistemis yang tepat dalam hal menghadapi kebenaran dan rasionalitas ilmu pengetahuan. Ajaran agama dan rasionalitas ilmu pengetahuan harus diharmonisasikan dengan pandangan yang tepat dari agama dalam hal menilai ilmu pengetahuan. Ketiga, warga beragama harus memiliki sikap yang tepat terhadap prinsip, bahwa yang berlaku dalam dunia politik hanyalah argumen-argumen sekular berdasarkan akal budi yang dapat dimengerti oleh semua pihak.[8]

Habermas menekankan bahwa proses belajar tidak bisa boleh terjadi semata-mata karena tekanan dari luar, melainkan harus lahir dari dinamika di dalam agama itu sendiri dan tidak bertentangan dengan identitasnya.[9] Artinya adalah, sikap untuk mau belajar dihasilkan secara mandiri oleh agama karena kebutuhan mendesaknya untuk menentukan pendirian di dalam pluralitas tanpa menggadaikan imannya.

Lalu apa sikap dasar yang harus diambil oleh warga sekular dalam pluralitas ruang publik? Sikap dasar yang dituntut dari mereka yang tidak beragama adalah sikap terbuka. Kerja sama koperatif tidak dapat diharapkan dari mereka yang melihat tradisi religius dan kelompok agama sebagai sesuatu yang berasal dari masa lalu saja, atau sebagai mitos kuno. Bagi masyarakat sekular, keterbukaan terhadap pandangan-pandang religius agama-agama tidak dapat diterima secarah mentah-mentah, tetapi harus dipelajari.[10] Dan ini lah proses belajar yang dimaksud.

Apa yang ditawarkan Habermas dengan “proses saling belajar” antara keyakinan religius agama-agama dan rasionalitas masyarakat sekular, menurut hemat saya cenderung lebih moderat daripada memisahkan sama sekali agama dalam ruang publik, di mana hal itu dalam tradisi liberalisme hanya dianggap sebagai hal privat yang tidak bisa di bawah ke ranah publik. Begitu juga proses belajar yang bersikap kritis terhadap agama yang dapat berpotensi mengacaukan ruang publik dengan menyebarkan secara tidak terkendali isi doktrinnya yang bersifat eksklusif dalam ruang publik dan ikut serta dalam politik dengan tujuan mendominasi kehidupan politik untuk kepentingan kelompok agamanya sendiri. Hal ini mencapai titik ekstremnya pada dikooptasinya kekuasaan negara dengan kekuasaan agama yang dapat merubah negara hukum demokratis menajadi negara berbasis agama. Dalam hal demikian jangan berharap ada ruang publik politis.

End Notes:

1 F. Budi Hardiman. “Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas”. Kanisius, Yogyakarta, 2009. Hlm 158.

2 Ibid.

3 Ibid. Hlm 160.

4 A. Sunarko. “Ruang Publik dan Agama menurut Habermas”. dalam F. Budi Hardiman (ed.), Ruang Publik, Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace. Kanisius, Yogyakarta, 2010. Hlm 220.

5 Ibid. Hlm 22.

6 A.B. Menoh. “Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jürgen Habermas”. Kanisius, Yogyakarta, 2015. Hlm 103.

7 F. Budi Hardiman. “Demokrasi Deliberatif”. Op. Cit., Hlm 161.

8 A. Sunarko. “Ruang Publik dan Agama menurut Habermas”. Op. Cit., Hlm 235-236.

9 Ibid.

10 Ibid.

 Daftar Pustaka

  1. Budi Hardiman. “Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas”. Kanisius, Yogyakarta, 2009.
  2. Sunarko. “Ruang Publik dan Agama menurut Habermas”. dalam F. Budi Hardiman (ed.), Ruang Publik, Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace. Kanisius, Yogyakarta, 2010.

A.B. Menoh. “Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Masyarakat

 

Penulis : M. Taufik Poli: Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Aktif dalam kegiatan Aksi Kamisan Manado.

Yourvox adalah laman yang didedikasikan mereka yang ingin mewacanakan keresahannya dan beropini tentang kondisi terkini. Hubungi admin di sini untuk bercakap lebih lanjut dan mengirimkan tulisan.

 

You may also like

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Your Vox